SUARAINDONESIA.ORG,. – rogram Perhutanan Sosial terus memberikan dampak positif, terutama berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah
hutan serta pelestarian lingkungan. Hingga saat ini, nilai transaksi ekonomi perhutanan
sosial (Nekon KUPS) telah mencapai Rp 3,5 triliun, yang berkontribusi pada peningkatan
pendapatan keluarga petani hutan sebesar 11%-17% setiap tahunnya. Hal itu ditegaskan
oleh Menurut Dr. Ir. Mahfudz, MP, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada Suara Indonesia belum lama ini.

Pelibatan masyarakat adat dalam program perhutanan sosial menjadi langkah strategis
dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial. Pemerintah memberikan
hak kelola kepada masyarakat melalui berbagai skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, serta Hutan Adat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

“Masyarakat juga didorong untuk aktif dalam konservasi hutan, termasuk pengendalian
kebakaran hutan, penanaman kembali pohon, serta pengelolaan kawasan berbasis ekosistem. Selain itu, mereka juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait
pengelolaan hutan melalui forum musyawarah desa dan kelompok pengelola hutan,” kata
Mahfudz.

Di sisi lain, Program Perhutanan Sosial juga memainkan peran penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim. Dalam pencapaian target tersebut, Ditjen PSKL telah menetapkan pengelolaan 4,06 juta hektar lahan perhutanan sosial melalui berbagai aksi mitigasi seperti pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Kearifan lokal juga menjadi faktor utama dalam pelestarian biodiversitas, dengan masyarakat berperan aktif dalam upaya konservasi dan pemantauan lingkungan.

Berdasarkan analisis tutupan lahan dari 2016 hingga 2021, pemulihan lahan perhutanan sosial telah berkontribusi terhadap peningkatan stok karbon nasional sebesar 61,9 juta ton CO2e. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Tantangan utama dalam pengembangan Perhutanan Sosial adalah meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat melalui investasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan.

Proses perizinan dan legitimasi juga menjadi aspek penting yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk pemahaman mendalam tentang aturan yang
boleh dan tidak boleh dilakukan (the do’s and dont’s). Selain itu, penataan wilayah untuk mengatasi konflik terkait status lahan dan pemanfaatannya menjadi langkah strategis yang harus dikawal dengan baik.

“Dukungan infrastruktur, pengembangan bisnis Kelompok Tani Hutan, serta dorongan investasi baik dari negara maupun sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan
sistem pengelolaan hutan yang lebih holistik, dengan pendekatan berbasis landscape management,” katanya.

Demi mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, pemerintah menargetkan
percepatan akses kelola hutan sesuai dengan Perpres 28 Tahun 2023, yakni seluas 12,7 juta hektare. Selain itu, pengembangan usaha perhutanan sosial juga terus digenjot dengan membentuk serta memperkuat 25.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, peningkatan jumlah tenaga pendamping menjadi salah satu fokus utama dengan target 25.000 pendamping yang siap membantu
masyarakat dalam mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan.

“Keberhasilan program Perhutanan Sosial sangat bergantung pada sinergi semua pihak.
Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, serta para aktivis dalam mendampingi masyarakat menjadi krusial. Peran mereka tidak hanya dalam peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga dalam membuka akses permodalan
dan memperluas pasar bagi hasil produksi perhutanan sosial. Dengan kerja sama yang
erat dan terintegrasi, diharapkan Perhutanan Sosial dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dengan berbagai inisiatif dan strategi yang diterapkan, Perhutanan Sosial terus menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ke depan, program ini diharapkan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta ekosistem hutan di Indonesia. (SI)