SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong penguatan tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada periode kepengurusan mendatang. Fokus utama pembenahan diarahkan pada transparansi, akuntabilitas, serta percepatan transformasi digital guna menjaga kepercayaan publik dan mengoptimalkan potensi zakat nasional.
“BAZNAS sudah menunjukkan capaian yang baik. Dari awalnya pengelolaan zakat sekitar Rp2 triliun, kini bisa mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Namun tantangan ke depan jauh lebih besar,” kata Selly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Ia mengungkapkan, potensi zakat nasional sejatinya berada di kisaran Rp300 hingga Rp400 triliun. Namun, angka tersebut sulit tercapai tanpa perbaikan serius dalam sistem pengelolaan zakat. Karena itu, Selly menekankan pentingnya transparansi berbasis sistem yang dapat diakses publik secara real time.
“Kepercayaan publik lahir dari keterbukaan. Masyarakat harus bisa memantau bagaimana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Tidak cukup hanya laporan tahunan,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selain transparansi, Selly menyoroti perlunya reformasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator. Ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi kebutuhan mendesak.
“Ke depan harus ada kejelasan peran. Jangan sampai satu lembaga menjalankan fungsi regulator sekaligus operator karena berpotensi konflik kepentingan,” ujarnya.
Selly juga menekankan pentingnya transformasi digital untuk menjangkau generasi Z yang memiliki potensi besar sebagai muzaki. Menurutnya, kehadiran BAZNAS di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Di samping itu, ia mendorong penguatan sinergi antara BAZNAS, LAZ, UPZ, serta kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan zakat berjalan terintegrasi.
“Jika tata kelolanya profesional, transparan, dan adaptif, zakat bisa menjadi instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
