SUARAINDONESIA.ORG – Pagi itu, Saifullah Yusuf tidak sedang berbicara tentang persentase. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul justru memulai penjelasan dengan sebuah pengecualian tentang seorang warga tunggal, penyandang disabilitas berat, hidup tanpa keluarga dan tanpa kemampuan bekerja.
“Kalau ada orang seperti itu,” ujarnya sambil melanjutkan, “Masa kita mau bilang kemiskinan nol lalu dia kita hilangkan? Tidak mungkin.” Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII kembali menjadi jalan membuka kesempatan bagi anak-anak yang tertinggal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, 12 November 2024. Di forum yang lazim diwarnai tabel dan proyeksi, Gus Ipul menyampaikan target pemerintah untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol dalam dua tahun masa jabatannya. Tak pelak, pernyataan itu segera memancing perhatian publik, sekaligus memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Dari sanalah definisi “nol” dijernihkan. Target penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan nol absolut. “Nol itu nol koma sekian,” ujarnya. Dia menyadari bahwa nol yang dimaknai sebagai batas terendah yang secara kemanusiaan memang tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya.
“Selalu ada kelompok warga yang justru harus tetap berada dalam perlindungan negara, bukan dikeluarkan dari statistic demi klaim keberhasilan,” tegasnya. Karena itu, berbagai program perlindungan sosial tetap berjalan—bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), layanan makan bergizi bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan alat bantu, serta pelayanan di sentra dan balai besar Kementerian Sosial.
“Itu amanah konstitusi. Tidak boleh berhenti,” ujarnya. Namun, dia juga mengakui bahwa bantuan sosial memiliki keterbatasan. Program-program tersebut penting untuk menjaga agar warga tidak jatuh lebih dalam, tetapi tidak selalu cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Data pendidikan menunjukkan persoalan yang mengkhawatirkan. Sekitar 3,4 juta anak tidak melanjutkan sekolah. Survei Badan Pusat Statistik mencatat 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Tanpa ijazah, peluang kerja semakin sempit. Pengangguran menjadi pintu masuk menuju kemiskinan yang berulang. Inilah simpul yang pada fase konsolidasi kebijakan 2026 ingin diputus.
Baginya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi di hulu. Program ini menyasar anak-anak dari desil 1 dan 2 kelompok termiskin—yang tercecer dari sistem pendidikan formal. “Usia tidak dijadikan batas kaku. Ada remaja yang baru belajar membaca, ada pula anak usia sekolah menengah yang tertinggal kemampuan dasarnya,” jelasnya. Dia memberi contoh sederhana dari pelajaran matematika: banyak siswa menghafal angka π (pi) tanpa memahami maknanya. Dari sinilah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pengentasan kemiskinan.
“Itu bukan bodoh. Itu karena tidak pernah diajari memahami,” katanya. “Pendekatan Sekolah Rakyat menekankan pemahaman, bukan sekadar hafalan,” tegasnya.
Dia bahkan mengibaratkan Sekolah Rakyat sebagai penyapu ranjau. Anak-anak yang tercecer diambil kembali ke jalur pembangunan. Jika kelompok paling bawah dapat terangkat, konsolidasi kebijakan memungkinkan intervensi bergerak ke kelompok berikutnya. Pendekatan ini berbasis data terpadu kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan verifikasi lapangan, agar kebijakan tepat sasaran.
Senada dengan Gus Ipul, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan fase konsolidasi diarahkan untuk memastikan program berjalan lintas sektor dan lintas waktu.
“Yang sedang kami bangun Adalah kepastian bahwa kebijakan ini tidak berdiri sendiri dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujarnya. Baginya, konsolidasi juga menyangkut penyelarasan peran pusat dan daerah, termasuk kepastian pendanaan dan dukungan infrastruktur. Pemerintah daerah tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu kerangka kebijakan nasional.
“Kalau daerah sudah yakin program ini berkelanjutan, mereka akan lebih berani menjadikannya bagian dari perencanaan daerah,” ujarnya. Bagi Gus Ipul, Sekolah Rakyat membawa tiga gagasan utama: memuliakan warga miskin, menjangkau mereka yang selama ini terlewat, dan membuka kemungkinan baru bagi anak-anak yang nyaris kehilangan masa depan.
“Nol koma sekian itu bukan soal statistik, melainkan tentang kesungguhan negara memutus rantai kemiskinan dan membuka kesempatan yang setara bagi semua,” pungkasnya. (SI)
