SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi panglima dalam pembangunan nasional. Tanpa tata ruang yang kuat, pembangunan berisiko melahirkan persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria.
Penegasan tersebut disampaikan AHY dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Senin (9/2/2026). Forum ini dihadiri lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya menyatukan langkah pembangunan dari hulu ke hilir.
“Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun,” ujar AHY.
Menurutnya, banyak persoalan pembangunan muncul karena lemahnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan yang melampaui daya dukung dan daya tampung wilayah, kata dia, hanya akan memindahkan masalah ke masa depan.
AHY memaparkan empat agenda utama penguatan penataan ruang. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis data, dan risiko kebencanaan. Kedua, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan.
Ketiga, percepatan digitalisasi penataan ruang dengan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan. Digitalisasi dinilai penting untuk menghindari perbedaan persepsi antarinstansi pusat dan daerah. “Dengan data geospasial yang sama, perencanaan dan pengawasan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat,” jelas AHY.
Agenda keempat adalah integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. AHY menekankan rencana tata ruang harus menjadi arah spasial bagi program prioritas, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, hingga transportasi.
“Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru memicu inefisiensi dan pemborosan anggaran,” tegasnya.
Menutup arahannya, AHY menegaskan pembangunan kewilayahan harus berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. “Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas dan tahan menghadapi tantangan global,” pungkasnya.
