SUARAINDONESIA.ORG – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik. Kali ini, lewat peluncuran Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) 2.0, akses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota resmi bisa dilakukan hanya melalui satu pintu digital.
Platform anyar ini merupakan bagian dari strategi besar Government Technology (GovTech) Indonesia, yang dirancang untuk menghadirkan layanan publik lebih ringkas, transparan, dan akuntabel.
“Selama ini masalah digitalisasi selalu sama: terlalu banyak aplikasi, data tersebar, sistem tidak terhubung. MPPDN hadir menyatukan semua layanan dalam satu sistem terpadu. Data lebih aman, proses lebih sederhana, dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria usai penandatanganan keputusan bersama, di Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Kementerian Komdigi, lanjut Nezar, memastikan infrastruktur dan layanan digital dibangun kokoh, agar publik memperoleh pengalaman baru: lebih cepat, mudah, dan terpercaya.
Dukungan juga datang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menegaskan, MPPDN 2.0 telah mengintegrasikan 1,8 juta data tenaga kesehatan. “Proses izin yang dulu berbelit, sekarang maksimal lima hari kerja, asalkan syarat lengkap. Tidak ada lagi ruang pungli,” ujarnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang GovTech, menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tata kelola. “Jika syarat sudah lengkap tapi izin belum keluar lima hari, sistem otomatis menerbitkan izin. Tidak ada intervensi manual,” tegasnya.
Penandatanganan keputusan bersama penyelenggaraan perizinan tenaga kesehatan ini melibatkan lintas kementerian/lembaga: Kemenkes, Kementerian Komdigi, KemenPANRB, Kemendagri, serta BSSN. Hadir dalam acara tersebut MenPAN-RB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
MPPDN 2.0 pun menjadi tonggak nyata GovTech Indonesia. Dengan sistem terintegrasi lintas kementerian, layanan publik kini lebih efisien sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“GovTech akan menjadi motor utama pemerintahan digital Indonesia, memudahkan masyarakat sekaligus memperkuat transparansi,” pungkas Luhut.
