SUARAINDONESIA.ORG – Perkembangan ekosistem digital menuntut Pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola komunikasi publik yang responsif, akurat, dan terkoordinasi. Di tengah derasnya arus informasi serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi kebijakan, pengelolaan media sosial dan kanal komunikasi resmi Pemerintah menjadi instrumen strategis dalam menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan publik.

Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu fokus dalam pertemuan antara Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan (KLIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Bandung, Senin (2/03). Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan komunikasi publik, khususnya untuk menjawab tantangan kecepatan informasi serta meminimalkan potensi disinformasi.

“Challenge yang kita punya di level nasional terutama masalah kecepatan kita merespons setiap dinamika yang berkembang. Masalah validitas juga pastinya menjadi hal yang utama. Kecepatan respons ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada koordinasi atau kerja sama yang baik antara seluruh instansi,” ujar Pranata Humas Ahli Madya Ferry Surfiyanto.

Dalam diskusi tersebut, mengemuka pandangan bahwa kolaborasi antar pengelola humas Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci dalam membangun keselarasan dalam menyampaikan pesan atas kebijakan yang telah diambil. Koordinasi yang solid diperlukan agar narasi kebijakan, khususnya di bidang perekonomian, dapat tersampaikan secara konsisten dan berbasis data.

Tantangan komunikasi publik di tingkat nasional juga semakin kompleks seiring munculnya berbagai dinamika isu strategis, baik domestik maupun global. Dengan demikian, mekanisme respons yang cepat sangat diperlukan serta tetap harus disertai dengan proses validasi yang ketat guna memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau publik sudah dipenuhi informasi bukan dari sumber utama yang kredibel, maka kecenderungan tone negatifnya akan makin besar. Karena itu kita harus memastikan informasi resmi Pemerintah selalu update, berbasis data, dan terverifikasi,” urai Prahum Madya Ferry.

Lebih lanjut, optimalisasi berbagai kanal komunikasi resmi Pemerintah, termasuk juga platform media sosial, menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi. Seluruh platform tersebut disiapkan untuk memuat substansi kebijakan dan telah melalui proses verifikasi serta validasi data secara menyeluruh. Perbedaannya terletak pada format dan pendekatan penyajian, yang disesuaikan dengan karakteristik masing- masing kanal dan segmentasi audiens. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, setiap kanal resmi Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan informasi kebijakan yang cepat, konsisten, akurat, dan kredibel.

Ke depan, penguatan jejaring komunikasi antar instansi diharapkan dapat semakin memperkokoh fondasi dalam membangun tata kelola komunikasi publik yang adaptif dan kolaboratif. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, penyampaian kebijakan Pemerintah diharapkan akan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas informasi di ruang digital.